Menakertrans: Kami Tak Berebut 'Lahan' Pemulangan TKI

Rabu, 11 Februari 2009 03:21:25 - oleh : admin
Jakarta, Kominfo Newsroom - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Eman Suparno menegaskan bahwa tidak ada rebut-merebut antara BNP2TKI dengan Depnakertrans mengenai pemulangan TKI dari luar negeri ke darah asalnya.

''Saya tidak bermaksud rebut merebut masalah pemulangan TKI ini, yang penting bagi saya pelayanan untuk rakyat yang harus kita tingkatkan dan perbaiki,'' kata Menakertrans saat raker dengan Komisi IX DPR RI di gedung DPR RI Jakarta, Senin (2/2).

Ia mengatakan, penyelenggara negara tidak ada maskud rebut merebut, karena sudah ada dalam UU. Jika ada penyimpangan pasti ada oknum dan itu harus ditegakan oleh pihak hukum.

Masalah pemulangan TKI mana harus yang bertanggungjawab, tentu harus disesuaikan dengan peraturan yang ada, karena dalam UU 39/2004 menyatakan bahwa pemulangan TKI dari bandara ke daerah asal adalah pelaksana penempatan.

Sebagai contoh disebutkan, bahwa pernah sebelumnya Koperasi Karyawan yang ikut-ikutan menyediakan jasa angkutan, dan saat itu Depnakertrans mencabut izin tersebut karena tidak boleh Koperasi Karyawan ikut-ikutan dalam pemulangan TKI, mengingat tidak diatur dalam UU 39/2004.

Dia menambahkan, bahwa pelaksana penempatan baik pemerintah, BNP2TKI, maupun swasta yang dilakukan BPTKIS, UU nya menyebutkan yang bertanggungjawab dalam masalah pemulangan TKI ke daerah asal.

''Jadi departemen juga memberikan fasilitasi dan menyediakan ruangan bagi pemulangan TKI. Benar memang sebagian uang Depnakertrans untuk memperbaiki dembarkasi dan embarkasi,'' katanya.

Sebelumnya anggota Komisi IX DPR Sony Kerap mempertanyakan, urusan apa BNP2TKI melakukan kegiatan daam pemulangan TKI, bukankah sudah jelas didalam UU dikatakan bahwa tanggung jawab pemulangan TKI adalah BPTKIS atau PJTKI melalui koordinasi dengan menteri.

Hal senada diungkap Amin Bunyamin yang menilai birokrasi penanganan tenaga kerja khususnya tenaga kerja Indonesia harus berjalan sejalan. Ia meminta supaya ada rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat antara Komisi IX dengan Menteri Tenaga Kerja dan Kepala BNP2TKI.

Ia berharap dengan adanya rapat gabungan maka persoalan dapat segera diselesaikan dan juga tidak menjadi polemik dikemudian hari. “Perlu ada rapat gabungan,” katanya.. (Twd/toeb)

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "Lain-lain" Lainnya

Asma'ul Husna

Pesan Singkat Anda

Team Support

Supeno

Indra Saksono

 

 CALL / SMS :

Cik Noi: 0813 5980 2025

Bp.Sugeng: 0812 3351 6187

Ibu Hanik: 0856 0871 4373

Bp.Nawawi: 0813 3531 9772

Bp.Mukhson:0851 02791925

Sdr.Masruchin:085232278474

 

Gabung Di Facebook

Kajian Islami

PELUANG JADI PENGUSAHA